Batman Begins - Help Select

Translate

Jumat, 12 Oktober 2012

Karakteristik Good Governance


1.   Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visionary)

Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran.  

2.   Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (openness and transparency)

Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
  

3.   Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat (participation)

Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.  

  

4.   Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat (accountability)

Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.  
 5.   Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum (rule of law)
Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
  

6.   Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus (democracy)

Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama. 

 

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi (profesionalism and

    competency)

Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  

8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsiveness)

Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

 

9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif

    (efficiency and effectiveness)

Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi  yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif. 
  
10.  Tata pemerintahan yang terdesentralisasi (decentralizations)
Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah. 

11.  Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan

       masyarakat (private sector and civil society)

Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.

12.  Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan

       (commitment to reduce inequality)

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. 

13.  Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup (commitment to

          environmental protection)

Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

14.  Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar (commitment to fair market)

Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Kamis, 11 Oktober 2012

Tahun 2013 Akan Lahir Kurikulum Baru dan UN Tanpa Pengawas?


1. Tahun Ajaran 2013/2014 Pemerintah Akan Menerapkan Kurikulum Baru

Pada tahun 2013 dunia pendidikan akan melahirkan terobosan yang baru yaitu akan lahir kurikulum yang baru (kurikulum 2013?). Sepertinya kurikulum yang akan lahir nanti menitik beratkan pada nilai prilaku, nilai kepribadian, budi pekerti luhur atau lebih dikenal dengan pendidikan karakter yang bermartabat. 

Saya tidak tahu latar belakangnya mengapa nilai-nilai tersebut lebih diutamakan mulai tahun 2013, apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ditanamkan? Coba kita lihat pendidikan di TK sudah lebih dulu menanamkan nilai-nilai karakter tersebut, atau ada dampak lain dari lulusannya yang tidak melaksanakan niai-nilai karakter? Ah enjoy saja deh.

Saya sangat setuju dengan konsep Mendikbud dalam merancang kurikulum baru untuk lebih mempertajam nilai-niai karakter berkonsultasi dengan pihak pondok pesantren. Sehingga Mendikbud sangat mengharapkan masukan dari pada kiayai. Memang ponpes memiliki pengalaman yang sangat luar biasa terkait pendekatan kurikulum yang digunakan. Pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menanamkan nilai dan membentuk karakter santrinya.

Ada pandangan dari para tokoh mengenai kurikulum pendidikan nasional bahwa kurikulum pendidikan saat ini lebih terfokus pada penajaman kemampuan kognitif dan cenderung meremehkan nilai dasar dari ilmu itu sendiri, yakni perilaku dan karakter. Mata pelajaran kognitif dinilai sampai detail, sedangkan untuk perilaku nilainya hanya menggunakan huruf, sekelas bisa punya nilai sama.
Untuk diketahui, pemerintah tengah serius mematangkan kurikulum pendidikan nasional yang baru. Rencananya, kurikulum itu akan mulai digunakan mulai tahun ajaran 2013-2014.

2. (Mulai) Tahun 2013 Ujian Nasional Tanpa Pengawas Ruangan (?)

(Mulai) tahun 2013 Ujian Nasional akan 20 paket/ruang, artinya tiap peserta UN akan menerima soal yang berbeda. Dan  (mulai) tahun 2013 ruan Ujian Nasional tanpa pengawas.

Keberadaan 20 paket UN tiap ruang mungkin dilatarbelakangi dengan adanya kecurangan pada pelaksanaan UN, sehingga tiap peserta dengan 20 paket tidak akan saling mencontek. (apakah benar dengan paket UN: 2 paket kemudian 5 paket, peserta UN semuanya saling mencontek dengan paket yang sama?).  Saya setuju saja paket UN berapapun karena saya percaya bobot soal seimbang dan mengacu pada kisi-kisi jadi tidak masalah dan itu untuk menguji kemampuan hasil belajar siswa secara kognitif.

Dengan adanya 20 paket tiap ruang maka dipredikasi tidak akan ada pengawas ruang UN, memang pada pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya pengawas sangat diperlukan dan ada kesan “pengawasan yang ketat”, dengan adanya pengwas UN dari luar sekolah maka seolah-olah pihak sekolah tidak dipercaya untuk melaksanakan UN. Namun katanya masih ada kecurangan UN.

Semoga niat baik pemerintah pada tahun 2013 dapat berjalan dengan lancar, dan kita sikapi sebagai kebangkitan pendidikan di abad modern dengan “Semangat Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran“.
Jika UN benar-benar tanpa pengawas ruangan, maka akan sama jika para siswa dilatih mengerjakan soal ulangan harian secara online dengan menggunakan LMS, yang diperlukan hanya pengawas ruangan untuk menjaga kelancaran koneksi, dan tipe soal pun bisa otomatis diset sejumlah peserta atau sejulah soal kali jumlah option. Bagi sudah mencoba dengan cara ini mungkin mengasyikkan, misalnya dengan menggunakan moodle atau paket xampp edu.

Pemerintah (Kemdikbud) akan menggunakan 20 paket soal dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2013. Penggunaan 20 paket soal itu bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas hasil UN. Dengan bertambah banyaknya jenis soal dalam UN, potensi tindak kecurangan akan semakin sempit. Pasalnya, masing-masing siswa akan mengerjakan soal berbeda karena umumnya setiap ruang ujian diisi oleh 20 peserta ujian.

Setelah memastikan 20 paket soal untuk UN tahun depan, belakangan Kemendikbud menggagas UN tanpa pengawas ruang ujian. Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, ketatnya penjagaan dan pengawasan pelaksanaan UN selama ini terjadi karena adanya stigma negatif. Padahal menurutnya, stigma yang melekat dapat terlepas jika UN berlangsung dengan semangat kejujuran.

"Selama ini selalu dikatakan banyak kecurangan dalam pelaksanaan UN, makanya harus kita buktikan dengan UN jujur. Tak perlu pengawas ruangan, kita awasi dari jauh," kata dia.
Mantan rektor ITS itu mengatakan, Kemendikbud sekarang menantang seluruh bupati atau wali kota untuk mendeklarasikan UN jujur dan siap tanpa pengawasan.

"Kalau ada kepala daerah atau kepala sekolah ragu ikut deklarasi, jangan-jangan ada apa-apa. Wong diajak jujur kok ragu," ungkapnya.

Kemendikbud telah siap dengan variasi soal yang akan diberikan pada UN. Rencananya, mulai bulan depan masyarakat sudah bisa mendapatkan kisi-kisi soal UN 2013. Kisi-kisi ini sekaligus menjadi dasar tim pembuat soal memproduksi bank soal.

Sebagai tambahan, pada pelaksanaan UN 2013 Kemendikbud akan melakukan terobosan apik dengan menyematkan kode-kode tertentu di setiap soal. Kode-kode tersebut merupakan petunjuk di mana soal itu dicetak, sehingga dapat mudah ditelusuri apabila kedapatan ada soal yang bocor. 


Berikut ini Jadwal Ujian Nasional/UN 2013 SD,SMP, SMA/SMK:

Jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 SD/MI

Jadwal Latihan UN  SD Tahap I
21-23 Maret 2013
Jadwal Latihan UN  SD Tahap II
15-17 April 2013
Ujian Nasional SD Utama
13-15 Mei 2013
Ujian Nasional SD susulan
20-22 Mei 2013 

Jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 SMP

Jadwal Latihan UN  SMP Tahap I
21-23 Feb 2013
Jadwal Latihan UN  SMP Tahap II
18-20 Maret 2013
Ujian Nasional  SMP Utama
06-10 Mei 2013
Ujian Nasional  SMP susulan
13-16 Mei 2013

Jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 SMA/SMK 

Jadwal Latihan UN  SMK tahap I
21 - 23 Feb 2013
Jadwal Latihan UN  SMK tahap II
18-20 Mar 2013
Jadwal Latihan UN  SMA Tahap I
25-27 Feb 2013
Jadwal Latihan UN  SMA Tahap II
20-23 Maret 2013
Ujian Nasional  SMA/SMK Utama
30 April s.d 4 Mei 2013
Ujian Nasional  SMA/SMK susulan
06 - 10 Mei 2013

 
Design by Hamuri Jaka Ariyanto | Bloggerized by Hamuri Jaka Ariyanto - Premium Blogger Themes | SEO Premium Themes